Pengawasan Parsitipatif, Panwaslih Bireuen Jalin Kerjasama dengan Universitas Al-Muslim

Aktual86.com l Bireuen - Panwaslih Kabupaten Bireuen menjalin kerjasama dengan Universitas Al-Muslim Peusangan dalam rangka peningkatan kualitas Pemilu ke depan, Penandatangan MoU (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman) terkait kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu berlangsung di Aula MA Jangka Universitas Al-Muslim, Matang Glumpang Dua, pada Kamis (7/10).

MoU tersebut ditandatangani Ketua Panwaslih Bireuen, Wildan Zacky E, Kordiv. Pengawasan dan Hubal Panwaslih Provinsi Aceh, Marini, Ketua KIP Bireuen, Agusni dan Rektor Universitas Al-Muslim, Dr. Marwan, M.Pd.

Implementasi dari MoU nantinya mulai berlaku setelah penandatangan tersebut, dimana hal-hal yang bersifat kegiatan teknis implementasi akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama beberapa project khusus.

Dalam sambutannya, Wildan mangatakan pengawasan partisipatif tanpa kesadaran dari masyarakat tentunya mustahil terwujud. "Peran masyarakat terutama mahasiswa dalam pemilu sangat penting terutama Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dijadwalkan serentak," terangnya.

Ketua KIP Bireuen, Agusni, juga  berharap kerjasama ini bisa mengedukasi dan melibatkan mahasiswa dalam pengawasan parsitipatif pemilu sehingga nantinya bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas bagi negeri.

Sementara itu Rektor Universitas Almuslim, Dr Marwan,  menyambut baik penandatanganan MoU serta MoA yang baru saja dilakukan. Dia berharap, realisasi dari kesepakatan yang telah tertuang agar dapat dijalankan.

Kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dan alumni SKPP tersebut berpuncak pada kegiatan sosialisasi pengawasan parsitipatif yang dipaparkan secara bergiliran oleh ibu Marini, Wildan Zacky dan Dr. Marwan.

 Di sela pemaparan materi tsb, Marini mengungkapkan alasan memilih kampus sebagai mitra kerjasama pengawasan parsipatif adalah sebagai upaya agar mahasiswa sebagai agen perubahan dalam masyarakat memahami kerja-kerja pengawasan dan terlibat aktif di dalamnya demi menjaga kualitas demokrasi. (humas)