Berang atas Mubes X Yayasan Almuslim Peusangan, Azwani : Apa Sebenarnya yang Dimusyawarahkan
![]() |
| Azwani (ist) |
Bireuen – Tokoh masyarakat Peusangan Selatan, Azwani alias Keuchik Ali, mantan Keuchik dua periode, menyampaikan keberatan dan penolakan tegas terhadap hasil Musyawarah Besar (Mubes) ke-X Yayasan Almuslim Peusangan yang berlangsung pada Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, pelaksanaan Mubes X menyisakan banyak pertanyaan mendasar, baik mengenai mekanisme penyelenggaraan, keterbukaan, pertanggungjawaban pengurus, maupun kesesuaiannya dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Almuslim Peusangan.
Keuchik Ali menyayangkan terjadinya kericuhan dan aksi saling dorong antara pihak keamanan, pihak yayasan, dengan para Keuchik, Tgk. Imum, Tgk. Mukim, dan tokoh masyarakat yang hendak memasuki lokasi Mubes.
“Ini sangat memalukan bagi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang. Masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk membuat keributan. Mengapa justru terjadi tindakan saling dorong? Apakah perbedaan pendapat sekarang dianggap sebagai ancaman?” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan persiapan Mubes yang dinilai terkesan mendadak dan dipaksakan. Tidak adanya pra-musyawarah yang memadai serta penyebaran undangan yang tidak serentak menjadi persoalan serius. Bahkan, sebagian Keuchik disebut baru menerima undangan pada dini hari, tepat pada hari pelaksanaan Mubes.
Namun, menurut Keuchik Ali, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada substansi Mubes itu sendiri.
Ia melontarkan empat pertanyaan penting yang menurutnya wajib dijawab secara terbuka oleh penyelenggara:
1. Apakah benar ada pembahasan tata tertib (Tatib) pemilihan?
Bagaimana mekanisme pemilihan ditetapkan? Siapa yang menyusun dan menyepakati tata tertib? Apakah seluruh peserta yang memiliki hak sesuai AD/ART diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan menyetujuinya sebelum pemilihan dilaksanakan?
2. Apakah ada pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus?
Bagaimana pertanggungjawaban pengurus selama masa kepengurusan sebelumnya? Apakah laporan keuangan, pengelolaan aset, dan pelaksanaan kegiatan yayasan dipaparkan secara terbuka kepada forum? Apakah peserta diberikan kesempatan untuk memeriksa, mempertanyakan, dan memberikan penilaian?
3. Apakah ada pembahasan program kerja untuk lima tahun ke depan?
Apa arah kebijakan dan program strategis Yayasan Almuslim Peusangan untuk lima tahun mendatang? Bagaimana rencana pengembangan pendidikan, pengelolaan aset, transparansi keuangan, dan peningkatan kualitas lembaga? Ataukah Mubes hanya berfokus pada persoalan pergantian dan mempertahankan jabatan?
4. Mengapa tokoh-tokoh Peusangan, para pendiri dan ahli waris perjuangan pendahulu, serta Pemerintah Daerah tidak dilibatkan atau tidak diundang secara patut?
Apakah sejarah dan perjuangan para ulama serta tokoh pendiri sudah tidak lagi dianggap penting? Mengapa tokoh-tokoh masyarakat Peusangan Raya dan unsur pemerintah daerah yang memiliki kepentingan terhadap kemajuan pendidikan tidak diberikan ruang keterlibatan yang memadai?
“Empat pertanyaan ini jangan dianggap sepele. Kalau tata tertib pemilihan tidak jelas, pertanggungjawaban tidak dibahas secara terbuka, program kerja lima tahun ke depan tidak menjadi pembahasan, lalu apa sebenarnya substansi Mubes tersebut? Apakah Mubes hanya menjadi forum untuk menentukan siapa yang memegang jabatan?” tegas Keuchik Ali.
Ia menegaskan bahwa AD/ART bukan dokumen pelengkap yang boleh diabaikan demi kepentingan tertentu. Siapa pun yang memimpin yayasan wajib tunduk pada aturan organisasi.
“Jangan merasa paling berkuasa hanya karena sedang menduduki jabatan. Jabatan itu sementara, tetapi amanah dan pertanggungjawaban akan diminta. Jangan berlindung di balik nama musyawarah apabila proses dan mekanismenya sendiri masih menyisakan banyak persoalan,” ujarnya dengan tegas.
Keuchik Ali mengingatkan bahwa Yayasan Almuslim Peusangan yang berdiri sejak 1929 merupakan warisan perjuangan para ulama dan tokoh pendahulu. Yayasan ini bukan milik pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu, melainkan bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Peusangan serta Kabupaten Bireuen.
Atas dasar itu, ia meminta Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian Hukum Aceh, dan notaris terkait agar tidak terburu-buru memproses pengesahan atau pencatatan perubahan kepengurusan sebelum seluruh keberatan dan dugaan ketidaksesuaian prosedur Mubes X diperiksa secara objektif berdasarkan AD/ART dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mendukung penyelenggaraan Musyawarah Besar Masyarakat Peusangan Raya sebagai wadah menyatukan aspirasi, merumuskan langkah penyelamatan yayasan, serta mengawal penyelesaian persoalan melalui jalur yang sah.
“Jangan sampai sejarah panjang yang dibangun dengan pengorbanan para ulama sejak 1929 dirusak oleh kepentingan mempertahankan jabatan. Kami tidak sedang memperjuangkan kursi. Kami memperjuangkan aturan, transparansi, pertanggungjawaban, dan masa depan pendidikan. Kalau memang semua proses sudah benar, silakan buktikan secara terbuka kepada masyarakat,” tutup Azwani alias Keuchik Ali.
Yayasan Almuslim Peusangan adalah warisan ulama dan masyarakat, bukan milik kekuasaan segelintir orang. Marwahnya harus dijaga, AD/ART-nya harus ditegakkan, dan pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan. (*)



Posting Komentar