Provinsi Aceh - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia menyatakan apresiasi atas dicabutnya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Pemerintah Aceh.
Ketua APDESI Aceh, Muksalmina Asgara menilai keputusan tersebut tidak terlepas dari perjuangan mahasiswa dan kuatnya suara rakyat yang selama ini terus mengawal persoalan pelayanan kesehatan di Aceh.
Menurut Muksalmina Asgara, gerakan mahasiswa bersama aktivis, LSM, dan berbagai elemen masyarakat sipil telah menjadi kekuatan moral yang konsisten menyampaikan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan JKA, khususnya terkait sistem penentuan penerima manfaat berbasis klasifikasi “desil” kemiskinan.
Ia menyebut, penerapan sistem tersebut masih menimbulkan banyak persoalan di lapangan.
Sejumlah masyarakat miskin dinilai tidak terakomodasi secara tepat akibat kekeliruan pendataan, bahkan muncul kasus penolakan pelayanan kesehatan terhadap warga yang sebenarnya layak menerima bantuan.
“Perjuangan mahasiswa dan suara rakyat akhirnya membuahkan hasil. Mereka hadir sebagai penyambung aspirasi masyarakat kecil yang selama ini merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pelayanan kesehatan,” ujar Muksalmina Asgara dalam keterangannya.
APDESI Aceh juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Aceh yang dinilai telah mengambil langkah arif dan bijaksana dengan mencabut pergub tersebut setelah mendengar berbagai masukan dari masyarakat dan lintas elemen sipil.
Menurutnya, keputusan itu menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang terhadap kritik dan aspirasi publik demi kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, APDESI Aceh menegaskan akan terus mengawal proses pencabutan Pergub JKA agar berjalan cepat dan tepat sasaran. Mereka juga meminta agar ke depan tidak ada lagi masyarakat miskin yang mengalami penolakan saat berobat di fasilitas kesehatan akibat persoalan administrasi maupun kesalahan klasifikasi data.
“Mahasiswa telah membuktikan bahwa suara moral masih memiliki tempat dalam demokrasi. Ketika rakyat mengalami kesulitan, mahasiswa hadir mengawal dan memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tegasnya.
