Kanwil Kemenkumham Aceh Terima Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Penyerahan Piagam Penghargaan secara simbolis diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yassona H Laoly pada peringatan hari HAM sedunia yang dipusatkan di Auditorium Pengayoman Kemenkumham RI di Jakarta, secara serentak penyerahan penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM diserahkan oleh masing-masing Kepala Kantor Wilayah dilingkungan kerja masing-masing, jumat (10/12/2021).

Peringatan Hari HAM ke 73 tepatnya tanggal 10 November 2021 dilingkungan Kemenkumham dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi seluruh Indonesia. 

Menteri Hukum dan HAM Prof. Yassona Laoly pada peringatan Hari HAM Sedunia menyampaikan bahwa mempunyai makna yang mendalam dalam mensetarakan, mengurangi ketidaksetaraan dan pemajuan HAM. Imbas pandemi covid-19 membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi, sektor kesehatan. HAM lahir karena adanya kesenjangan ketidaksetaraaan, oleh karena itu peringatan HAM menjadi momentum dalam membangun kebersamaan tanpa perbedaan dan mencegah ketidaksetaraan sesama manusia, kata Yassona Laoly.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Meurah Budiman didampingi para Pimti Pratama dan Pejabat Administratur, Pengawas dan JFT mengikuti secara virtual dari Bangsal Garuda Kanwil Kemenkumham Aceh. 

Kepada media Kakanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman mengatakan 23 satuan kerja yang memperoleh penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dilingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh tahun 2021.

"Sembilan Kepala Satker menerima langsung penyerahan penghargaan di Kantoe Wilayah antara lain Kantor Kanwil Kemenkumham Aceh, Kanim Banda Aceh, Kanim Takengon, Lapas Banda Aceh, LPKA Banda Aceh, Lapas Lhoknga, Rutan Banda Aceh, Rutan Jantho dan Bapas Banda Aceh,"ungkap Meurah Budiman.

Hadir secara langsung di Kemenkumham Wamenkumham, Pimti Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Pimti Pratama dilingkungan Kemenkumham, perwakilan Kemenkopolhukam, Kemensos, Kemendagri, Bappenas, Perwakilan Gubernur Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya.(*)