21 Tahun Damai Aceh, Kesejahteraan Rakyat Dinilai Belum Merata, Implementasi MoU Helsinki Perlu Dievaluasi

Wakil Ketua Komisi I DPRA, Rusyidi Mukhtar atau yang akrab disapa Ceulangiek

BANDA ACEH — Dua puluh satu tahun perjalanan perdamaian Aceh dinilai belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Perdamaian yang lahir melalui kesepakatan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia masih menyisakan sejumlah pekerjaan besar, khususnya dalam bidang pembangunan, ekonomi, sosial, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRA, Rusyidi Mukhtar atau yang akrab disapa Ceulangiek, dalam wawancara khusus terkait perjalanan 21 tahun perdamaian Aceh.

Menurut Ceulangiek, lebih dari dua dekade perdamaian seharusnya menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk melihat secara objektif sejauh mana manfaat perdamaian telah dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.

Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara semangat perdamaian yang tertuang dalam kesepakatan dengan realitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di lapangan.

“Perdamaian tidak boleh hanya dimaknai sebagai berakhirnya konflik. Lebih dari itu, perdamaian harus mampu menjadi jalan menuju kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” demikian substansi pandangan Ceulangiek mengenai kondisi Aceh saat ini.

Implementasi MoU Helsinki Dinilai Masih Jauh dari Harapan

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah implementasi butir-butir MoU Helsinki. Ceulangiek menilai pelaksanaan kesepakatan damai tersebut masih belum sesuai dengan harapan yang dibangun ketika perdamaian Aceh disepakati.

Bahkan yang mirisnya, ia menyebut capaian implementasi MoU Helsinki hingga saat ini belum mencapai 20 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Para pihak yang terlibat dalam proses perundingan perdamaian memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk melihat kembali sejauh mana isi kesepakatan telah dijalankan sesuai dengan tujuan awal perdamaian.

“Evaluasi diperlukan agar kita dapat melihat secara menyeluruh apa saja yang sudah dilaksanakan dan apa yang masih belum terealisasi,” ujarnya.

Dorong Forum Bersama Evaluasi Perdamaian

Untuk menjawab persoalan tersebut, Ceulangiek mendorong dibentuknya sebuah forum musyawarah bersama yang melibatkan berbagai unsur.

Forum tersebut diharapkan mempertemukan Pemerintah Aceh, DPRA, anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh, para pemangku kepentingan di Aceh, serta para juru runding dari pihak GAM.

Hasil pembahasan forum tersebut nantinya dapat disampaikan kepada pihak yang memiliki peran sebagai fasilitator dan mediator, termasuk Crisis Management Initiative (CMI).

Menurut Ceulangiek, langkah tersebut penting untuk membuka ruang evaluasi secara menyeluruh terhadap perjalanan implementasi kesepakatan damai Aceh.

Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada persoalan politik, tetapi juga dapat diarahkan pada bagaimana perdamaian memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

15 Agustus Harus Menjadi Momentum Persatuan

Memasuki peringatan 21 tahun perdamaian Aceh, Ceulangiek mengajak seluruh masyarakat menjadikan 15 Agustus sebagai momentum untuk memperkuat persatuan.

Ia juga mendorong agar sejarah konflik Aceh dan dokumen perjanjian antara GAM dan Pemerintah RI kembali dipelajari, khususnya oleh generasi muda.

Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah menjadi penting agar generasi penerus mengetahui perjalanan panjang Aceh menuju perdamaian sekaligus memahami berbagai hal yang telah diwujudkan maupun yang masih menjadi pekerjaan rumah.

“Generasi muda harus mengetahui bagaimana proses perdamaian ini lahir dan apa yang menjadi cita-cita dari kesepakatan tersebut,” menjadi poin penting dalam pandangannya.

Perdamaian Harus Bermuara pada Kesejahteraan

Bagi Ceulangiek, keberhasilan perdamaian pada akhirnya tidak hanya dapat diukur dari tidak adanya konflik. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, ia berharap evaluasi terhadap implementasi MoU Helsinki dapat melahirkan agenda yang lebih konkret untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.

Sejumlah sektor dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari penguatan ekonomi, kehidupan sosial, pelaksanaan syariat Islam, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penciptaan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, manfaat nyata dari perdamaian akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada akhirnya, perdamaian Aceh diharapkan tidak hanya tercatat sebagai keberhasilan mengakhiri konflik, tetapi juga sebagai tonggak sejarah yang benar-benar membawa perubahan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

Dua puluh satu tahun damai seharusnya bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan momentum untuk memastikan bahwa cita-cita perdamaian benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.

sumber : https://thejurnal.id/news/ceulangiek-21-tahun-damai-aceh-belum-sepenuhnya-hadirkan-kesejahteraan-implementasi-mou-helsinki-harus-dievaluasi/index.html