Belum Memihak Kepada Rakyat, Fraksi PKB Soroti Kinerja Pemkab Bireuen

Bireuen - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar lebih dari Rp1,8 triliun belum berpihak kepada kepentingan masyarakat. 

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Surya Dharma SH yang didampingi Ketua Fraksi PKB, Nanda Rizka SPdI (Abi Nanda), dalam konferensi pers dengan wartawan liputan Bireuen di Meuligoe Residence Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Bireuen, Aceh, Kamis (21/5/2026). 

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dari Fraksi PKB menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang dipimpin Mukhlis-Razuardi. Mereka menilai, salah satu sektor yang belum mendapatkan perhatian maksimal dalam APBK 2026 adalah bidang pertanian. Banyak saluran irigasi, saluran cacing, hingga areal persawahan yang rusak akibat banjir hingga kini belum tertangani secara optimal. 

Surya Dharma menyebutkan, penanganan kerusakan sektor pertanian tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah pusat, melainkan juga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

“Karena tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah, penanganannya tidak maksimal. Sampai sekarang petani belum bisa bercocok tanam,” ujar Surya Dharma. 

Selain sektor pertanian, Surya Dharma juga menilai sektor perikanan belum mendapatkan perhatian memadai dalam penyusunan APBK Bireuen 2026. Ia bahkan menyebut sektor pemberdayaan masyarakat tidak mendapat alokasi anggaran sama sekali. 

Surya Dharma juga mengaku Fraksi PKB tidak dilibatkan dalam pembahasan APBK Bireuen Tahun 2026. Ia menjelaskan, saat pembahasan anggaran berlangsung dirinya sedang berada di Langsa dan sempat meminta tim Badan Anggaran (Banggar) terlebih dahulu memanggil dinas atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk membahas kebutuhan masing-masing instansi sambil menunggu dirinya kembali. Namun, menurut dia, usulan tersebut tidak direspons oleh tim Banggar.

 “Akhirnya saya tidak mau menandatangani lembar pengesahan APBK Bireuen. APBK 2026 tetap disahkan tanpa tanda tangan saya,” ujarnya sesal.

Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi PKB DPRK Bireuen, Nanda Rizka atau yang akrab disapa Abi Nanda. Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap penyusunan APBK Bireuen 2026 yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat luas. 

Abi Nanda turut menyoroti lambatnya penanganan bencana banjir oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Menurutnya, masih banyak hak korban banjir yang belum dipenuhi hingga saat ini. 

Politisi PKB ini mengaku pihaknya kesulitan memperoleh data terkait bantuan bencana dari BPBD Bireuen. “Kami sudah menyurati BPBD Bireuen terkait bantuan, namun mereka tidak terbuka kepada kami,” cetus Abi Nanda. (*)