Bupati Bireuen Desak Percepatan Pemulihan Pascabanjir, Ribuan Warga Masih Menanti Jadup

Aktual86.com – Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, menyampaikan kondisi dan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bireuen pascabencana banjir dalam forum Rapat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Subwilayah Sumatera I di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026).

Dalam forum tersebut, Mukhlis menyoroti dampak banjir terhadap sektor pertanian dan infrastruktur yang hingga kini masih dirasakan masyarakat.

Ia menyebutkan, dari sekitar 15.000 hektare lahan sawah yang terdapat di Kabupaten Bireuen, kurang dari 30 persen yang saat ini sudah dapat dimanfaatkan kembali. Kondisi tersebut disebabkan kerusakan lahan akibat bencana banjir.

“Di balik setiap angka dan laporan data bencana, ada masyarakat yang sedang menunggu kepastian, perhatian, serta tindakan nyata,” kata Mukhlis dalam forum tersebut.

Selain sektor pertanian, dampak pascabencana juga dirasakan masyarakat yang bergerak di sektor perikanan dan tambak. Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah realisasi bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak bencana.

Dari target sekitar 29.000 penerima Jadup, hingga saat ini baru sekitar 5.000 penerima yang telah terealisasi. Sementara itu, penerima lainnya masih menunggu proses administrasi dan penganggaran di tingkat pemerintah pusat.

Mukhlis berharap persoalan tersebut mendapat perhatian melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk melalui DPD RI.

“Kami berharap Pemerintah Pusat melalui DPD RI tidak hanya berfokus pada data, tetapi memberikan solusi konkret dan langkah nyata,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan secara lebih intensif dan terintegrasi. Hal itu dinilai penting untuk memastikan proses perbaikan infrastruktur, rehabilitasi lahan pertanian, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Mukhlis juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses penanganan pascabencana. Kejelasan informasi, kata dia, diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai program pemulihan dan bantuan yang menjadi hak mereka.

Pemerintah Kabupaten Bireuen berharap penyampaian kondisi dan aspirasi masyarakat dalam forum DPD RI Subwilayah Sumatera I tersebut dapat menjadi bahan tindak lanjut dalam mempercepat penanganan dampak bencana, pemulihan sektor ekonomi, serta perbaikan kondisi masyarakat yang terdampak banjir.