Ketua JASA Bireuen : 15 Agustus Bukan Hari Kemerdekaan Aceh, Melainkan Momentum Mengenang Perdamaian Aceh

Ketua JASA Bireuen Mulyadi, SH

Aktual86 | BIREUEN — Ketua JASA Bireuen, Mulyadi, SH, mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak terpengaruh oleh isu maupun informasi yang menyebutkan bahwa tanggal 15 Agustus merupakan hari kemerdekaan Aceh.

Menurut Mulyadi, tanggal 15 Agustus merupakan momentum penting untuk memperingati perdamaian Aceh, yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kesepakatan tersebut menjadi tonggak berakhirnya konflik bersenjata yang telah berlangsung panjang di Aceh.

Mulyadi menegaskan, masyarakat perlu memahami sejarah secara utuh dan tidak mudah mempercayai narasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Tanggal 15 Agustus bukanlah hari kemerdekaan Aceh. Ini adalah momentum untuk memperingati perdamaian Aceh dengan Indonesia melalui MoU Helsinki yang menjadi titik penting berakhirnya konflik,” tegas Mulyadi.

Ia juga menanggapi adanya isu yang beredar terkait rencana kegiatan pada 15 Agustus 2026 di Banda Aceh yang disebut-sebut sebagai aksi untuk menuntut kemerdekaan Aceh dan lain sebagainya. Menurutnya, informasi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat ataupun pihak keamanan untuk saling mencurigai ataupun terprovokasi.

Mulyadi mengajak semua pihak, baik masyarakat, tokoh, maupun kalangan terdidik, untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Jangan sampai kita termakan isu yang digoreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan memprovokasi dan jangan pula mudah terprovokasi,” ujarnya.

Merawat Perdamaian, Mengenang Para Syuhada

Lebih jauh, Mulyadi menjelaskan bahwa semangat utama dalam memperingati 15 Agustus adalah merawat perdamaian dan mendoakan para syuhada yang telah mendahului masyarakat Aceh.

Menurutnya, perdamaian yang telah dicapai bukan sekadar catatan sejarah, tetapi merupakan sesuatu yang harus dijaga bersama demi masa depan Aceh.

Kegiatan yang dilakukan dalam momentum tersebut, kata dia, hendaknya diarahkan kepada kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk doa bersama untuk para syuhada serta memohon kepada Allah SWT agar Aceh diberikan kesejahteraan, keamanan, dan masa depan yang lebih baik.

“Tujuan kita adalah melakukan doa bersama untuk para syuhada yang telah mendahului kita, sekaligus memohon kepada Allah SWT agar Aceh ke depan semakin sejahtera. Semoga perdamaian ini terus kita rawat sampai akhir hayat,” kata Mulyadi.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa perjalanan perdamaian Aceh merupakan bagian penting dari sejarah daerah yang harus dipahami secara bijak. Perbedaan pandangan mengenai sejarah maupun masa depan Aceh semestinya disampaikan melalui ruang dialog yang damai, bukan melalui provokasi dan penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Momentum 15 Agustus 2026, dengan demikian, dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk kembali mengingat mahalnya harga sebuah perdamaian sekaligus memperkuat komitmen masyarakat Aceh untuk menjaga suasana aman dan damai.

Pesan yang disampaikan Mulyadi sederhana namun penting: jangan mengubah momentum perdamaian menjadi sumber konflik baru.

Perdamaian Aceh merupakan hasil dari perjalanan panjang yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, menjaga perdamaian bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat Aceh.

Dengan semangat tersebut, peringatan 15 Agustus diharapkan menjadi momentum untuk mengenang mereka yang telah gugur, mempererat persaudaraan, serta menatap masa depan Aceh dengan optimisme—bukan dengan provokasi dan perpecahan.