Desil 9-10 Bakal Tak Bisa Beli Pertalite Lagi, Pemerintah Siapkan Pembatasan Bertahap

Info Aktual - Jakarta, Pemerintah mulai mengkaji pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite. Kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas, terutama desil 9 dan 10, berpotensi tidak lagi diizinkan membeli Pertalite.

Rencana ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

“Yang pertama diluruskan, harga nggak naik, ya. Cuma, waktu di DPR saya diperintahkan untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, kelompok desil 9 dan 10 akan diarahkan membeli BBM nonsubsidi. Desil merupakan pengelompokan kesejahteraan keluarga berdasarkan data sosial-ekonomi. Desil 9 dan 10 mewakili 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi di Indonesia.

“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujarnya.

Purbaya menegaskan kebijakan ini tidak akan diterapkan segera. Pemerintah masih menyiapkan sistem implementasinya. Sistem yang dimiliki Pertamina dinilai sudah memadai untuk mendukung pembatasan tersebut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Selama ini, sebagian subsidi masih dinikmati kelompok ekonomi atas.

“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” kata Bahlil.

Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan jenis kendaraan. “Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi.”

Pembatasan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar anggaran subsidi tidak banyak dinikmati masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli BBM nonsubsidi.

Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang memang menjadi sasaran subsidi diharapkan tetap mendapatkan akses terhadap Pertalite.

Pemerintah perlu memastikan mekanisme pendataan penerima dilakukan secara akurat agar kebijakan tersebut tidak justru menyulitkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dengan pembatasan bertahap ini, pemerintah berharap anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat disalurkan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.