Rapim Partai Aceh 2026, Ketua JASA Bireuen Serukan Perkuat Silaturahmi dan Regenerasi

Tgk. Mauliadi, SH (Foto dok. pribadi)

BANDA ACEH — Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Aceh Tahun 2026 menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ruang untuk memperkuat komunikasi di internal keluarga besar Partai Aceh, KPA, dan organisasi sayapnya.

Kegiatan yang berlangsung di Amel Convention Hall, Banda Aceh, sejak 18 hingga 21 September 2026 itu diikuti unsur DPP dan DPW Partai Aceh se-Aceh, Ketua KPA Wilayah, kepala daerah yang merupakan kader atau utusan Partai Aceh, anggota legislatif, serta organisasi sayap partai. Salah satu agenda yang dibahas adalah konsolidasi organisasi dan target perolehan 40 kursi di DPRA pada Pemilu 2029.

Di tengah agenda konsolidasi tersebut, Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen, Tgk. Mauliadi Sulaiman, S.H., menyerukan agar silaturahmi antarelemen perjuangan Aceh terus diperkuat. Menurutnya, penguatan hubungan tidak hanya diperlukan di lingkungan internal, tetapi juga dengan berbagai elemen masyarakat.

Tgk. Mauliadi yang disebut merupakan putra almarhum Panglima Sagoe Chik Muda Madhasan D4 Wilayah Batee Iliek, menilai persatuan menjadi salah satu hal penting dalam menjaga keberlanjutan perdamaian dan pembangunan Aceh.

“Jak Ta Pusaboh Droe. Saya mengajak semua para kombatan GAM, KPA/PA dan JASA untuk bersatu dalam satu komando untuk memperjuangkan butir-butir MoU Helsinki demi kesejahteraan bangsa Aceh,” ujar Mauliadi.

Ia mengatakan, silaturahmi perlu diperkuat dari dalam, khususnya di antara keluarga besar KPA, PA dan JASA. Namun, menurutnya, hubungan tersebut juga harus dibangun lebih luas dengan seluruh elemen masyarakat.

“Silaturahmi harus kita perkuat dari dalam, sesama keluarga besar KPA-PA-JASA, dan juga dari luar dengan semua elemen masyarakat,” katanya.

Selain persoalan konsolidasi, Mauliadi juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda dan para kader maupun unsur organisasi pendukung Partai Aceh.

Ia berpandangan, keberlanjutan sebuah organisasi politik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktur, tetapi juga oleh kemampuan menyiapkan regenerasi yang memahami sejarah perjuangan, dinamika politik, serta kebutuhan masyarakat Aceh.

Menurut dia, proses regenerasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar generasi berikutnya memiliki pemahaman terhadap perjalanan perdamaian Aceh dan mampu menerjemahkannya ke dalam agenda pembangunan.

“Pendidikan politik Aceh kepada semua underbow penting supaya regenerasi Partai Aceh terus tumbuh,” ujar Mauliadi.

Mauliadi juga menyinggung perjalanan perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama dua dekade. Menurutnya, keberlanjutan perdamaian membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya kelompok atau organisasi tertentu.

Ia mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk membangun komunikasi serta sinergi dalam mendukung pembangunan Aceh.

“Di akhir ini saya mengajak semua pihak—pemerintah, swasta, masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat—untuk peduli dan bersinergi memperkuat program pembangunan, khususnya pembangunan SDM dan pengawalan MoU Helsinki demi masa depan Aceh yang bermartabat,” katanya.

Ia menilai pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting yang perlu mendapat perhatian dalam perjalanan Aceh ke depan.

Pelaksanaan Rapim Partai Aceh 2026 berlangsung di tengah agenda konsolidasi internal partai. Sejumlah pemberitaan mengenai forum tersebut menyebutkan bahwa konsolidasi organisasi dan penyelesaian dinamika internal menjadi salah satu perhatian dalam Rapim. Target peningkatan perolehan kursi DPRA hingga 40 kursi juga menjadi bagian dari agenda politik yang dibahas.

Bagi Mauliadi, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan menyatukan langkah seluruh unsur yang memiliki keterkaitan dengan perjuangan politik Aceh.

Ia berharap perbedaan pandangan yang muncul dalam organisasi dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sehingga tidak mengganggu hubungan antarkader maupun kerja-kerja organisasi.

“MoU Helsinki kini masih menjadi pekerjaan yang perlu terus dikawal. Kita berharap Pemerintah Aceh dan DPRA terus berupaya memaksimalkannya pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Mauliadi menegaskan kembali bahwa silaturahmi, pendidikan politik, regenerasi dan sinergi lintas elemen merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perdamaian serta pembangunan Aceh.