3 Bulan Tanpa Tersangka, Kasus Penghinaan Wartawan Bireuen Menggantung – PWI Aceh Desak Kapolres Segera Bertindak

Nasir Nurdin, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh. [Foto: dok. Pribadi]

Aktual86.com | Bireuen — Penanganan kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap wartawan M. Ilham bin Sakubat masih menggantung di Polres Bireuen.

Hingga Jumat, 31 Juli 2026, lebih dari tiga bulan sejak laporan resmi didaftarkan pada 22 April 2026 dengan Nomor LP/B/132/IV/2026/SPKT/Polres Bireuen/Polda Aceh, polisi belum menetapkan tersangka. Padahal, sejumlah saksi termasuk saksi ahli telah diperiksa dan alat bukti telah diserahkan oleh pelapor.

Kasus bermula setelah Ilham menerbitkan berita mengenai aksi demonstrasi jilid III di Kabupaten Bireuen. Usai berita terbit, akun Facebook bernama Anderson—yang diduga digunakan oleh Darkasyi alias Anderson—mengunggah komentar bernada penghinaan dan mengirim pesan ancaman melalui WhatsApp yang menyerang pribadi serta keluarga korban.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Nasir Nurdin, menyoroti kelambanan tersebut. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap wartawan merupakan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

“Lebih dari tiga bulan perkara ini berjalan, tetapi belum ada kepastian hukum. Kami berharap Kapolres Bireuen memberi atensi agar penanganannya tidak terus berlarut. Kepastian hukum penting, bukan hanya bagi korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” kata Nasir.

Nasir juga menegaskan bahwa setiap laporan harus diproses secara profesional dan objektif, tanpa membedakan siapa pelapor maupun terlapor. “Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara yang menyangkut wartawan berjalan di tempat. Kami hanya meminta proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Dalam konteks ini, sejumlah pihak di Bireuen mengkhawatirkan adanya persepsi publik bahwa kedekatan terlapor dengan pihak tertentu di pemerintahan daerah dapat memengaruhi kelancaran proses hukum. Meski demikian, hingga saat ini belum ada bukti resmi yang mengaitkan status tersebut dengan penanganan perkara. Yang dibutuhkan adalah penegasan dari aparat bahwa proses berjalan murni berdasarkan fakta dan hukum, sesuai semangat UU Pers yang menjamin perlindungan terhadap wartawan serta menjunjung supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Polres Bireuen diharapkan segera memberikan kepastian, baik dengan menetapkan tersangka maupun menjelaskan perkembangan penyidikan secara terbuka, demi menjaga kepercayaan publik dan melindungi kebebasan pers. (Is)