Samsul Bahri Tiyong: HAM Bukan Sekadar Konsep, tetapi Harus Diterapkan dalam Kehidupan Sehari-hari

Hal tersebut disampaikan Samsul Bahri Tiyong saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Program Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) yang digelar di Aula Kantor Camat Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Minggu (9/8/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui Implementasi P5HAM” tersebut merupakan bagian dari kolaborasi antara DPR RI, khususnya Komisi XIII, bersama Kementerian Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai HAM sekaligus membangun budaya hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Dalam penyampaiannya, Samsul Bahri menegaskan bahwa kesadaran terhadap HAM tidak boleh hanya dipahami oleh kalangan tertentu, tetapi harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat paling bawah.

“Kesadaran akan pentingnya HAM menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Karena itu, pemahaman tentang HAM harus terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah,” ujar Tiyong.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, pemahaman HAM menjadi semakin penting di tengah perkembangan globalisasi. Namun, penerapan nilai-nilai HAM di Indonesia harus tetap berlandaskan Pancasila agar tidak kehilangan jati diri bangsa.

“Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban setiap individu. HAM bukan sekadar konsep universal, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan norma bangsa kita,” jelasnya.

Tiyong menjelaskan, sosialisasi P5HAM bertujuan mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya memahami hak yang dimiliki, tetapi juga mengetahui kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan pemahaman tersebut, diharapkan tercipta hubungan yang saling menghormati antara negara dan masyarakat serta antarsesama warga. Setiap orang memiliki hak dasar yang harus dihormati tanpa diskriminasi.

Ia juga menekankan pentingnya akses terhadap keadilan dan penegakan hukum yang responsif, adil, serta bermartabat.

“Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Di sisi lain, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga dan menghormati hak orang lain,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Samsul Bahri turut menjelaskan lima pilar utama P5HAM, yakni Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM.

Kelima aspek tersebut, kata dia, harus berjalan secara beriringan agar upaya membangun masyarakat yang sadar HAM tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kakanwil KemenHAM) Aceh, Bukhari, S.E., S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi P5HAM untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya.

“P5HAM adalah Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan kepada masyarakat di Bireuen agar mereka mengetahui haknya sekaligus menghargai hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Bukhari.

Menurutnya, pemahaman mengenai HAM harus diberikan secara luas kepada masyarakat karena setiap individu memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan.

“Kegiatan seperti ini penting untuk kita lakukan dan diimplementasikan kepada seluruh masyarakat di Aceh. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai masyarakat, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan rukun dan damai,” jelasnya.

Bukhari berharap sosialisasi P5HAM tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita berharap kegiatan seperti ini tidak menjadi seremoni semata. Materi yang disampaikan oleh para narasumber setidaknya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan masyarakat dapat terjalin secara harmonis dan tenteram,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimcam Simpang Mamplam, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, serta masyarakat dari berbagai unsur di Kecamatan Simpang Mamplam.

Melalui sosialisasi P5HAM, DPR RI dan Kementerian Hak Asasi Manusia berharap kesadaran masyarakat terhadap HAM semakin meningkat, sekaligus mendorong terciptanya kehidupan sosial yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap sesama, serta kepastian hukum.